Pergeseran paradigma pemidanaan yang dianut KUHP Baru—dari paradigma retribusi ke paradigma integrasi/restorasi—memberikan harapan baru dalam penanggulangan tindak pidana. Meski demikian, berbagai kendala dalam penegakan hukum patut terus mendapat perbaikan, termasuk kendala karena substansi hukum. Kendala subtansial dalam penegakan hukum hakikatnya bukanlah hal baru, melainkan sudah mengiringi sejak proses penegakan hukum dilakukan umat manusia. Meski kekurangan dan kelemahan substansi hukum seringkali di-excuse dengan profesionalitas penegak hukum—the man behind the law—tetapi kehadiran norma tekstualnya tidak bisa diabaikan. Penegakan hukum yang baik, tetaplah mempersyaratkan hadirnya substansi hukum yang baik. (Criminal Law)