Sebuah aset negara yang bergerak di sektor kepelabuhanan telah dijual kepada pihak asing untuk kedua kalinya. Yang sangat janggal, penandatanganan perpanjangan kontrak tersebut dilakukan pada 2014 lalu, lima tahun sebelum kontrak pertama berakhir pada 2019. Hasil investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-R.I) menyebut, pemerintah menderita kerugian sebesar Rp 4,08 triliun. Sejumlah keanehan dan misteri menyelimuti kasus ini. Dari perpanjangan kontrak yang dilakukan terburu-buru, pelanggaran undang-undang hingga penerbitan Obligasi Global (Global Bond) senilai Rp 21 triliun yang diterbitkan tanpa perencanaan. Buku ini mencoba mengulas perjalanan kasus ini – yang diperkaya dengan data-data dari sumber valid – dalam bingkai potret perjuangan kalangan serikat pekerja dalam usaha tanpa henti menolak penjualan aset negera kepada pihak asing.