Buku ini tidak hanya mengupas konsep, hakikat oligarki, dan totalitarianisme klasik, tetapi juga menyuguhkan insight tentang totalitarianisme baru dan variannya. Ia bahkan mengingatkan kita tentang bahaya oligarki dan totalitarianisme itu sendiri. Selain untuk reminding, buku ini sekaligus memberi warning dan langkah-langkah antisipatif agar terhindar dari bahaya dan risiko totalitarianisme baru. (Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H., Ketua Umum APHTN-HAN) Buku ini sangat komprehensif membahas perkembangan politik, hukum, etika dan demokrasi. Ulasannya yang tajam, berani, dan lugas menjadikan buku ini menarik untuk diperbincangkan kembali. Totallter model baru yang dikaitkan dengan sistem ketatanegaraan, modal, pers, dan kehidupan partai politik menjadikannya kaya dengan berbagai perspektif. Buku ini sangat menarik untuk dibahas dalam upaya mencari solusi melalui penegakan sistem hukum dan etika bernegara. (Dr. H. Alfitra Salamm, APU, Ketua Umum Asoslasi Ilmu Politik Indonesia) Selama ini sering dipertentangkan antara hukum dan etika. Bahkan tidak sedikit menilai keduanya sulit bersenyawa. Namun Prof Jimly dalam karyanya "Oligarki dan Totalitarianisme Baru" ini membuktikan bahwa ini bisa saling menopang dan menguatkan dalam rangka mengatasi ancaman oligarki dan totalitarianisme baru. (Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si, Ketua DKPP RI) Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., adalah seorang akademisi. Saat ini menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Sejumlah jabatan penting pernah didudukinya: Ketua Dewan Penasihat Komnas HAM (20132018), Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) periode 2012-2017, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (2010), Ketua Panitia Seleksi Penasihat KPK (2009), Ketua Kehormatan KPU (2009-2010), pendiri sekaligus menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi (2003-2008), dan lain-lain. Ia mendirikan dan mengembangkan sekolah hukum bernama Jimly School of Law and Government's (JSLG). Sampai saat ini, telah menerbitkan lebih dari 60 judul buku dan ratusan makalah.