Perubahan pengertian konsesi di Indonesia disebabkan oleh masing-masing era kepemimpinan pemerintahan yang ada, yang berkaitan dengan kebijakan sosial ekonomi dan politik para pemimpin setiap periode (inilah sebabnya pemerintah dalam setiap periode mengembangkan produk peraturan perundang-undangan sesuai dengan arah kebijakan ekonomi, sosial, dan politik yang ditetapkan). Hingga saat ini konsesi tidak hanya dipahami sebagai bentuk kerja sama antara pemerintah dan badan usaha swasta, namun konsesi juga membawa irisan hukum publik yang kuat karena pengelolaan konsesi kepentingan umum (juga terkait dengan konsep sovereignty), guna mewujudkan kedudukan otoritatif pemerintah dalam tindakan atau perilaku yang diberi izin. (Concession Regulation in Law)