Latar belakang dikeluarkannya undang-undang peratun adalah karena sering terjadinya penyalahgunaan wewenang (abuse of power) atau perbuatan yang bersifat melawan hukum, yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan dalam bentuk keputusan-keputusan dan/atau tindakan faktual. Oleh sebab itu, tujuan diundangkannya Undang-Undang Peratun, di samping untuk menjaga dan meluruskan tindakan aparatur pemeritahan, sekaligus juga sebagai koreksi dan kontrol sosial dari masyarakat dengan cara mengajukan gugatan tata usaha negara ke PTUN. Tujuannya, untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat pencari keadilan dari kesewenangan para pejabat pemerintahan atau pihak-pihak yang melaksanakan fungsi administrasi pemerintahan lainnya. (State Administration Law)