Upaya mengembalikan demokrasi dan mencegah kesewenang-wenangan penguasa melalui presidential threshold mengalami kendala tersendiri. Faktanya masih ada perdebatan dalam sistem ketatanegaraan, Parpol, maupun dalam pengembangan pemerintahan daerah. Presidential threshold dianggap mencederai kedaulatan rakyat, mengkerdilkan politik, dan demokrasi. Ketatnya aturan berpotensi komersialisasi Parpol dengan cara menjual suaranya pada elite yang memiliki keinginan mencalonkan baik di pusat maupun daerah. Tujuan secara umum untuk melahirkan pemerintahan yang stabil dan mengantisipasi kesulitan legislatif dalam mengambil kebijakan. Pada sistem ketatanegaraan adanya presidential threshold untuk menguatkan sistem presidensial.