Fenomena penolakan paguyuban pedagang pasar tradisional Blimbing Malang mengindikasikan bahwa, sistem politik dan aturan perundang-undangan bukan menjadi acuan utama untuk memahami pola hubungan negara dengan masyarakat sebagai pedagang pasar tradisional. Sistem politik demokrasi tidak dengan sendirinya menempatkan hubungan negara dengan masyarakat pedagang pasar tradisional sebagai bentuk hubungan yang berasaskan kebebasan, keadilan, dan persamaan. Bisa jadi, dalam sistem politik demokrasi dan peraturan perundang-undangan mencerminkan ketiga asas tersebut, namun pada kenyataannya pedagang pasar tradisonal hanya dijadikan sebagai objek kekuasaan negara.