Akta pejabat pembuat akta tanah merupakan salah unsur penting dalam sistem Pendaftaran tanah, kedudukannya adalah sebagai alas hak perubahan data yuridis dalam hal terjadinya perbuatan hukum baik sifatnya pengalihan hak, pembagian hak bersama, maupun pembebanan hak. Yang merupakan wewenang PPAT adalah pembuatan AKta Jual Beli. Hibah pemasukan ke dalam Perusahaan , tukar menukar, pembagian hak bersama, dan pemasangan hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak milik, dan pembebanan ha katas tanah untuk dijadikan jaminan utang, baik dalam bentuk kuasa membebankan hak tanggungan, maupun pemberian hak tanggungan (PP 37 Tahun 1998 jo peraturan kepala badan pertahanan nasional Nomor 8 tahun 2012). (Deed Land Official)