Dari segi refresif, kesukaran memberantas tindak pidana korupsi juga disebabkan sulitnya membuktikan dakwaan di siding pengadilan. Hukum pembuktian konvensional dalam KUHAP yang berpijak pada asas presumption of innocence tidak mempermudah pembuktian. Karena itu, upaya yang luar biasa di bidang hukum pembuktian perlu dilakukan, meskipun menyimpang dari hukum pembuktian umum dengan cara memasukkan ketentuan baru sebagai perkecualian ke dalam UU pemberantasan tindak pidana korupsi.