Argumentasi pentingnya kebijakan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi berdasarkan pendekatan non penal dalam buku ini mengingat bahwa penegakan hukum melalui pendekatan penal selama ini masih menitikberatkan pada pengenaan sanksi pidana daripada perampasan aset, padahal esensi penting dari penegakan hukum korupsi adalah kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dapat dikembalikan kepada korban (masyarakat dan/atau negara). Secara teoritis, kajian di dalam buku ini adalah dapat membuka wawasan dan paradigma berfikir dalam memahami dan menganalisis permasalahan penanggulangan kejahatan khususnya tindak pidana korupsi di Indonesia. Bermanfaat pula sebagai bahan referensi bagi mahasiswa, akademisi, praktisi dan peneliti selanjutanya, dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, serta memberikan kontribusi bagi penyempurnaan kebijakan penanggulangan kejahatan. Selain itu, secara praktis, buku ini dapat menjadi petunjuk bagi Pemerintah (dalam arti sempit) meliputi Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota hingga pada tingkat terendah di dalam struktur Pemerintahan. (Law Enforcement Countermeasures)