Buku ini hadir melengkapai referensi mahasiswa dan dunia akademik terkait kebijakan politik desentralisasi asimetris dengan studi kasus pada pemberian status Keistimewaan Yogyakarta pasca UUK DIY. Seperti diketahui, UUD 1945 pasca amandemen, memberikan legitimasi yang kuat terkait implementasi kebijakan otonomi khusus seperti Daerah Istimewa Yogyakarta. Konsep otonomi khusus atau asimetris tetap diakui dan dipertahankan dalam sistem pemerintahan daerah. Negara menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan UU. Selain itu negara juga mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI. (The Word of the King and the Power of the State)