Laju perkembangan teknologi yang pesat mengubah peta dan arah interaksi antara anggota masyarakat ke digitalisasi dan elektronisasi data maupun transaksi komersial. Keaadan demikian memaksa hukum untuk menyesuaikan perubahan tersebut dengan perangkat aturan perundang-undangan yang berkaitan dengannya. Hukum pembuktian sebagai salah satu elemen dalam sistem hukum pun mengalami perubahan yang cukup signifikan menanggapi perubahan tersebut. Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 memperluaskan jenis-jenis alat bukti yang diatur dalam Pasal 164 HIR dan 1866 KUH Perdata. Informasi dan dokumen elektronik kemudian diakui secara hukum sebagai salah satu jenis alat bukti dalam sistem hukum pembuktian perkara perdata.