Tujuan utama buku ini adalah untuk mempertahankan pandangan bahwa sekularisasi merupakan salah satu penyebab munculnya ‘politisasi’ dalam ilmu dan agama dan menjadi salah satu faktor utama lahirnya problem ketidakseimbangan relasi ilmu dan agama pada nalar publik masyarakat demokratis. Untuk mengukuhkan pandangan tersebut, buku ini menyuguhkan pemetaan bentuk politisasi dalam ilmu dan agama berdasarkan tiga kasus di Pakistan, Amerika Serikat, dan India, dengan menggunakan dua pendekatan model multidimensional Stenmark: dimensi sosiologis dan dimensi teleologis-ideologis; menganalisis ilmu dan agama dengan menggunakan perspektif nalar publik John Rawls untuk memberi panduan prosedural tentang bagaimana suatu “relasi politis” masyarakat demokratis konstitusional dapat dicapai secara adil, bebas, dan setara.
Penulis buku ini menujukkan setidaknya terdapat empat bentuk politisasi ilmu dan agama: integrasi politis, konflik politis, integrasi sosiologis, dan konflik sosiologis. Temuan ini membuktikan bahwa bentuk konflik dan integrasi dalam ilmu dan agama telah mengalami pergeseran, dari yang sebelumnya—menurut model Barbour dan Haught—berada di level teoritis dan teologis, kini bergeser di level politis dan sosiologis. Adanya konflik dan integrasi di level politis dan sosiologis meniscayakan adanya ketimpangan “relasi politis” pada dua level tersebut. Berdasarkan perspektif nalar publik Rawls, pada level politis, telah dianalisis bahwa pada tiga kasus politis di tiga negara tersebut memiliki kadar prosedur berbeda-beda dalam merumuskan sebuah konsepsi keadilan politik, yang sebagian besarnya tidak memenuhi struktur logis nalar publik sebagaimana dirumuskan oleh Rawls. Ini sekaligus bukti bahwa, dalam konteks sosiologi eksternal ilmu, tantangan pengembangan ilmu datang begitu kuat dari kuasa negara. Ilmu telah bergeser menjadi “saintisme-politis”, khususnya melalui kuasa negara, ilmu dikooptasi oleh kepentingan instrumental pemahaman tertentu untuk tujuan-tujuan rekayasa sosial.