Sudah lebih dari enam bulan sejak ditemukannya kasus pertama di awal bulan Maret 2020, Indonesia bergelut dengan wabah virus korona atau sering disebut COVID-19. Penyebaran virus ini secara nasional maupun global semakin mengkhawatirkan. Bahkan, di beberapa negara, yang pada awalnya dianggap telah sukses dalam mengurangi angka pasien terinfeksi COVID-19, mulai mengalami penyebaran virus gelombang kedua. Indonesia sendiri sebenarnya sudah melakukan beberapa langkah antisipatif dengan membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sejak pertengahan Maret 2020 dan mulai pertengahan Juli 2020 berganti nama menjadi Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Meskipun begitu, banyak kalangan masyarakat yang masih saja menyayangkan kurang sigapnya dan ada kesan kurang terbukanya Pemerintah Indonesia dalam menyampaikan informasi terkait penanganan COVID-19, khususnya di masa-masa awal ditemukannya kasus positif di Indonesia. Dalam beberapa bulan terakhir ini, kegelisahan beberapa pihak justru lebih ke arah lambannya penyerapan dana stimulus COVID-19 yang telah disiapkan oleh Pemerintah Indonesia. Namun, harapan untuk segera keluar dari krisis ini masih sangat terbuka lebar, khususnya melalui upaya koordinasi dan kolaborasi yang optimal dari semua pihak, mulai dari pemerintah, swasta, lembaga penelitian, institusi pendidikan, hingga komunitas masyarakat. Sebagai lembaga penelitian yang telah sejak 1971 aktif dalam perdebatan publik, baik secara nasional maupun internasional, dan seringkali menjadi sumber referensi bagi masyarakat dan pemangku kebijakan, Centre for Strategic and International Studies (CSIS), khususnya melalui Disaster Management Research Unit (DMRU), mengompilasi beberapa tulisan CSIS Commentaries terkait Indonesia dan COVID-19 yang mengupas tuntas perkembangan upaya penanganan COVID-19 di Indonesia dari berbagai aspek. Dalam buku ini, terdapat sebelas aspek yang dianalisis dalam kaitannya dengan Indonesia dan COVID-19, di antaranya aspek hubungan internasional dan perbandingan politik, kebijakan sektor digital dan pendataan, pertahanan dan tata kelola keamanan, manajemen kebencanaan dan lingkungan, ekonomi dan ketenagakerjaan, politik, kebijakan publik dan kepemerintahan, hukum dan sejarah, keagamaan dan kebudayaan, perkotaan, serta aspek kelompok rentan dan inklusi sosial.