Berkembangnya hunian minimalis dan berterima secara masif di tengah masyarakat Bali yang mengusung nilai-nilai modernitas dengan mengutamakan fungsi, kekuatan rasio, dan mengabaikan masa lalu (ahistoris) menjadi ancaman tersendiri. Pasalnya, hunian bertentangan dengan peraturan daerah Provinsi Bali No. 05 Tahun 2005 tentang arsitektur bangunan gedung yang mewajibkan seluruh bangunan termasuk bangunan hunian agar berkarakter Bali. Inilah yang kemudian meruntuhkan tujuan dan cita-cita dalam gerakan Ajeg Bali untuk menguatkan dan mengokohkan kebudayaan Bali. Kegunaan hunian minimalis muncul sebagai bentuk sikap dari sebagian keinginan pemilik hunian untuk mengukuhkan rasa unggul. Dalam artian, hal tersebut dilakukan untuk menandai serta mengomunikasikan atau mengirim kode identitas dan merepresentasikan posisi sosial dalam masyarakat. (Minimalist Residence)