Pada rumusan ini yang pertama dianalisis menggunakan teori perundang-undangan Maria Farida Indarti sebagai tolak ukur sejauh mana proses dalam pembuatan peraturan daerah tersebut. Kemudian rumusan masalah yang kedua yang dianalisis menggunakan konsep pengarusutamaan gender dengan 7 prasyarat pelaksanaan PUG. Pendekatan yang digunakan dalam pembahasan ini yaitu metode Ilmu Hukum Empiris dengan pendekatan sosiological juripendence. (Regional Regulations)